Jakarta, Ikm News.com – Founder Human Studies Institut (HSI), Rasminto, menekankan pentingnya verifikasi informasi dalam memahami isu hak asasi manusia (HAM) di Papua, terutama di tengah derasnya arus digitalisasi. Ia menyebut isu Papua sebagai salah satu topik yang paling sering muncul dalam ruang publik, baik secara nasional maupun internasional.
“Isu Papua sangat sering berkembang di ruang digital, tetapi intensitas informasi ini tidak selalu diikuti proses verifikasi yang cukup,” ujar Rasminto dalam keterangan pers di Jakarta (29/11/2025).
Menurutnya, kompleksitas persoalan Papua menuntut kehati-hatian dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Kesalahan dalam memverifikasi data dapat memperkeruh situasi dan memunculkan persepsi keliru yang mengganggu stabilitas publik.
“Isu Papua sangat sensitif. Setiap informasi harus diverifikasi agar tidak menambah ketegangan atau memunculkan gambaran yang keliru,” ucapnya.
Rasminto menjelaskan bahwa konflik di beberapa wilayah Papua telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang dirasakan oleh warga sipil maupun aparat keamanan. Narasi digital yang hanya menonjolkan satu sisi, menurut dia, sering mengaburkan gambaran utuh terkait kondisi di lapangan.
“Warga sipil adalah pihak paling rentan. Namun di saat yang sama, aparat keamanan juga sering menjadi korban serangan kelompok bersenjata. Kedua aspek ini harus dilihat secara berimbang,” jelasnya.
Ia menyoroti peran besar media sosial dalam membentuk opini publik tentang Papua. Informasi menyebar sangat cepat, namun tidak selalu akurat, sehingga membuka ruang munculnya bias, polarisasi, atau eksploitasi opini oleh pihak tertentu.
“Narasi digital dapat mempercepat simpati publik, tetapi juga bisa memperkeruh keadaan bila tidak berbasis data yang benar. Literasi digital menjadi sangat penting,” tegasnya.
Rasminto yang juga seorang akademisi perguruan tinggi swasta (PTS) mengajak seluruh pihak untuk memahami isu Papua melalui pendekatan human security, yaitu menempatkan keselamatan dan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama.
“Diskusi publik maupun kebijakan harus tetap berorientasi pada perlindungan warga. Verifikasi informasi adalah langkah awal agar kebijakan berjalan tepat dan konstruktif,” tutupnya.