Jakarta,Ikm News News.com – Sebanyak 56 mahasiswa asal Papua yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri terancam dikeluarkan (drop out/DO) akibat pembayaran beasiswa yang tidak lancar dari pemerintah daerah. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa total mahasiswa Papua yang berkuliah di luar negeri berjumlah lebih dari 300 orang, namun 56 di antaranya menghadapi masalah serius terkait keterlambatan pembayaran biaya studi.
“Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari Pemda,” ujar Tito dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Ia menyebut total tunggakan biaya pendidikan mencapai sekitar Rp37 miliar. Tanggung jawab pendanaan itu berada di bawah Pemerintah Daerah Papua dan Papua Pegunungan.
Menurut Tito, masalah ini tak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung pada masa depan para mahasiswa.
Untuk menghindari putus kuliah, Tito mengusulkan agar pembiayaan program ini dialihkan ke pemerintah pusat melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP,” tegasnya.
Usulan tersebut, lanjut Tito, telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar Senin sore, 24 November 2025.
“Perintah Presiden setuju, yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP,” ujarnya.
Tito memastikan data lengkap mahasiswa terdampak akan segera disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri agar proses pengalihan dana dapat segera dipercepat.
“Saya segera menyerahkan datanya,” pungkas Tito.