JAKARTA, Ikm News.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia perlu memiliki sistem demokrasi dan politik yang sesuai dengan karakter bangsa sendiri. Ia menyebut bahwa model demokrasi yang dianut negara-negara Barat belum tentu cocok diterapkan di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada puncak HUT Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, (5/12/2025).
“Paradigma baru politik kita harus politik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa ikut politik negara lain. Belum tentu demokrasi Barat cocok dengan kita,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyinggung sikap negara-negara Barat yang menurutnya kerap bersikap kontradiktif. Mereka mengajarkan konsep demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), namun juga tercatat melakukan pelanggaran.
“Dia ngajarin demokrasi ke kita, padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun. Dia ajarin HAM, tapi mereka juga yang melanggar HAM. Jadi rupanya demokrasi dan HAM itu sesuai selera. Kalau tak cocok dengan mereka, baru diributkan,” tegasnya.
Prabowo menilai Indonesia harus percaya pada kekuatan sendiri. Ia menekankan pentingnya membangun sistem politik yang sesuai dengan sejarah, jati diri, dan pengalaman bangsa.
“Kita harus bangga dengan sejarah perjuangan bangsa kita. Kita harus percaya pada diri sendiri. Kita harus mencari solusi kita sendiri, tidak bisa terlalu didikte bangsa lain,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut Prabowo, mekanisme ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi biaya politik yang selama ini sangat tinggi.
“Kalau DPRD kabupaten dan provinsi sudah dipilih langsung, kenapa tidak langsung saja memilih gubernur dan bupatinya? Selesai,” kata Prabowo.
Ia menambahkan, sistem tersebut telah lama diterapkan di sejumlah negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia. Negara-negara tersebut dinilainya berhasil menjalankan sistem politik yang lebih efisien dan murah.
“Itu dilaksanakan Malaysia, India, Inggris, Kanada, Australia. Negara terkaya di dunia memakai sistem politik yang murah,” jelasnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia kembali mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD dalam Pemilu mendatang. Usulan tersebut ia sampaikan dalam HUT Partai Golkar serta sebelumnya di Musyawarah Daerah DPD I Golkar Sulawesi Tenggara pada Minggu (2/11/2025).
Menurut Bahlil, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tetap sejalan dengan konstitusi. “Pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi. Dalam UUD 1945, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat DPRD tetap melalui proses demokratis,” ujarnya.